Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik biasanya diistilahkan dengan kata polisi yang urusannya sangat erat dengan pemerintahan.

Dasar-dasar pengambilan kebijakan publik (Study kebijakan publik)

1. Kenyataan tuntutan-tuntutan masayarakat yang semakin banyak dan beragamyang memerlukan suatu kajian berupa penelitian, pengembanagn sebelum kebijakan itu ditetapkan
2. Dibutuhkan kamampuan yang mendalam bagi para pengambil kebijakan publik (polisi maker)
3. Perkembanagn global yang mermuara pada potensi  dan iplementasi model pasar yang berkembang pesat membutuhkan perlunya kebijakan publik , disusun secara strategi dalam rangka menhadapi persoalan yang melingkupi baik internal atau eksternal.

Yang berhak mengeluarkan kebijakan

• DPR
• Presiden
• MPR

Menurut Anderson dan deyl ada beberapa alasan pokok pentingnya mempelajari kebijakan publik :

1. Ilmiah : sebagai ilmu tentu dikaji kebenarannya sehingga menghasilkan ilmu yang baru, hingga orang dapat mengerti tentang kebijakan publik.
2. Profesional : sadar akan tugas yang menjadi tanggung jawabnya
3. Polioti : bias mengurangi hambatan-hambatan tiap pengambilan kebijakan publik.

KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan adalah tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan pemerintah dan perilaku Negara pada umumnya.

Definisi kebijaksanaan

• Definisi kebijaksanaan menurut Cart friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuahn yang diusulkan oleh seseorang, kelompok/pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dg adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang  untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan
• Definisi kebijaksanaan menurut Anderson adalah langkah, tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh sesorang atau aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persolan tertentu yang dihadapi
• Definisi kebijaksanaan menurut Harold D. Laswell adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah.

Element-element pengertian kebijaksanaan

• Identifikasi dari berbagai tujuan yang ingin dicapai
• Taktik dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai
• Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktikatau strategi.

Definisi kebijakan publik

• Definisi kebijakan publik menurut Thomas R.Dye yakni bahwa kebijakan publik adalah : apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan
• Definisi kebijakan publik menurut George C. Edwards yaitu apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (berupa saran atau tujuan-tujuan program)
• Definisi kebijakan publik menurut W.I. Jenkins yaitu serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untukmencapainya dalam suatu sistuasi dimana keputusan itu masih berda dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.
• Definisi kebijakan publik menurut David Easton adalah pengalokasian nilai-nilai secar paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Pemerintah yang syah dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tersebut merupakan bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat

Implikasi Pengertian Kebijakan Publik

• Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
• Kebijaksanaan Negara tidak cukup hanya dinayatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
• Kebijaksanaan Negara itu baik untuk melakaukan sesuatu atau tidak, sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
• Kebijaksanaan Negara itu harus selalu ditujukan bagi kepentingan masyarakat umum.

Ciri-ciri Kebijakan Publik

• Merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebgai prilaku/tindakan yang serba acak dan kenetulan (direncanakan).
• Hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat atau pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri
• Bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu
• Mungkinberbentuk positif mungkin pula negative. Bentuk positif kebijaksanaan Negara akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang mempengaruhi masalah-masalah tertentu. Bentuk negative mungkin meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tdk melakukan tindakan apapun dalam masalah-maslah yang mestinya ada campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Perumusan kebijakan

Aktor-aktor dalam kebijakan publik

1. Eksekutif

• Presiden
• Mentri
• Gubernur
• Bupati dll

2. Legeslatif

• DPR
• DPRD

3. Aktor privat (kelompok social/ arganisasi social)

• Pressure and interes proups (kelompok kepentingan)
• Organisasi social
• Asosiasi

4. Aktor civil society (lembaga-lembaga dalam masyarakat/ kelompok

• Lembaga social masyarakat
• Kelompk RW
• Kelompok RT
• Lingkungan sekitar

Membangun jejaring kebijakan (policy network)

Ada 3 dasar yaitu :

• Kenyataan bahwa pihak mengambiol kebijakan (pemerintah) saat ini bukanlah satu-satunya aktor yang menentukan sebuah kebijakan
• Arti penting aktor-aktor lain yang memunculkan pengambilan keputusan kolektif
• Tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi jika dikelola dengan pembuatan keputusan yang didasari oleh kepentingan dan kompromi bersama

Beberapa pendekatan dalan jejaring kebijakan

• Pendekatan advokasi interprenial (upaya-upaya dan dukungan)
• Pendekatan pengembangan kebijakan
• Pendektan negosiasi
• Pendekatan delebrasi publik (pelibatan secara konprehensip)
• Pendekatan komunikasi strategis.

Model perumusan kebijakan

A. Model berdasarkan pendekatan proses

1. Model konstitusional : model yang tradisional dalam proses pembuatan kebijaksanaan Negara. Fokus atau pusat perhatian model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah
2. Model elit massa : model ini memendang administrasi Negara bukan sebagai abdi rakyat tetapi lebih sebagai kelompok-kelompok kecil yang telah mapan. Krelompk elit ini dianggap mampu bertindak dan berbuat dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan sikapmassa yang apatis, kerancuan informasi dari atas kebawah yaitu dari golongan elit kegolonganmassa.
3. Model kelompok : model ini meyatakan bahws instansi diantara kelompk adalah merupakan politik, dalam hal ini individu-individu punya kepentingan yang sama mengikatkan diri, baik secara formal/informal kedalam kelompok kepentingan yang dpat mengajukan dan memaksakan kepentingan kepada pemerintah.
4. Model system politik : model ini didasarkan pada konsep teori informasi dan memandang kebijaksanaan Negara sebagai respons, suatu system politik, ekonomi, budaya, geografis dsb. Yang ada disekitarnya.

B. Model berdasarkan hasil/ efek

1. Model rasional comphresive : model ini lebih menekan pada pembuatan keputusan yang rasional dan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan.
2. Model incremental : model ini berdasarkan pada konsep administrative man yaitu selalu dibimbing oleh system nilai dan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam memilih alterbatif kebijaksanaan
3. Model mixed scanning : model ini memanfaatkan dua macam pendekatan sebelumnya secara flexible yaitu tergantung pada masalah dan situasinya dalam bebrapa hal model pertama bias diterapkan bias juga model kedua.

Sumber : http://www.masbied.com/2011/08/17/kebijakan-publik/